MAKALAH NEGARA DAN
PANCASILA
DOSEN PENGAMPU
Dr.M.Saleh
Ending MA
O
L
E
H
NAMA KELOMPOK II:
v NURUL HAFIZAH: 160103023
v TIARA RIANA
:160103006
v LAILI YUNDA
LESTARI : 160103004
PROGRAM STUDI TADRIS
MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN (FITK)
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGRI (IAIN) MATARAM
TA.TP 2016/2017
Kata pengantar
Puji
syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan “Makalah Tentang Negara Dan Pancasila”
ini meskipun masih jauh dari
kesempurnaan.
Tidak
lupa selawat serta salam kami haturkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW
yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman kemerdekaan
sehingga saat ini kita dapat merasakan hidup ini lebih baik dan nyaman.
Tak
lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen yang telah memberikan kami
kesempatan untuk menyusun makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam menyusun
makalah ini masih tidak sempurna seperti yang Bapak Dosen harapkan. Untuk itu
keritik dan saran dari Bapak Dosen kami harapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat
menyusun makalah-makalah selanjutnya dengan lebih baik. AMIN....
DAFTAR ISI
Cover
Kata
pengantar
Daftar
isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar belakang........................................................................................... 4
B. Rumusan masalah...................................................................................... 5
C. Tujuan penulisan........................................................................................ 5
Bab II Pembahasan
A.
penegrtian Negara.................................................................................... 6
B. Tujuan pembentukan Negara.................................................................... 7
C.
Unsur-Unsur Negara................................................................................. 7
D.
Teori terbentuknya Negara secara
teoritas................................................ 7
E.
Bentuk-Bentuk Negara........................................................................... 16
F.
Hubungan Agama dan Negara dalam berbagai Ideology........................18
G.
Hubungan Agama dan Negara dan Pancasila Dalam Islam....................19
Bab III
Penutup
A. Kesimpulan................................................................................................ 23
B. Daftar pustaka........................................................................................... 24
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pancasila
dapat diperuntukkan kepada negara, masyarakat dan pribadi bangsa Indonesia.
Dengan perkataan lain pancasila itu sebagai norma hukum dasar negara Republik
Indonesia, sebagai social ethics
bangsa Indonesia dan sebagai pegangan moral rakyat atau negara Republik
Indonesia.Lahirnya pancasila itu dalam penamaan pidato Ir. Soekarno selaku
anggota “Dokuritzu zunbi Tyoosakai”
atau badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang di tetapkan
oleh sidangnya yang pertama pada tanggal 28 s/d 1 juni 1945 di Jakarta. Yang di
ucapkannya dalam Sidang,dipimpin oleh ketuanya Dr. K. R. T Radjiman
Wedyodiningrat.
Dikenal
didalam pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 juni 1945 di Jakarta. Pancasila
sebagai dasar negara asal mulanya itu dari pengambilan pancasila, panca=lima dan sila=asas atau dasar, dan didirikannya negara Indonesia.
Presiden
Soekarno menganggap bahwa pancasila sebagai dasar negara dari Negara Republik
Indonesia, ditegaskan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945, dan kemudian disusun oleh kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam
Undang-Undang Republik Indonesia untuk mengatur pemerintahan negara dengan yang
lain.
Bersumbernya
dari segala hukum dan sumber tertib hukum yang secara konstitusional mengatur
negara publik Indonesia, asas kerohanian, kebatinan, dan cita-cita hukum.
Dari
pemaparan diatasdapat di ketahui bagaimana arti pancasila itu secara umum, dan
anggapan pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Republic Indonesia 1945 menurut
Presiden Soekarno. Sehingga untuk lebih jelasnya tentang pancasila
sebagai dasar negara akan dibahas dalam bab selanjutnya.
B.Rumusan masalah
1. Apa yang di maksud dengan
Pancasila?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Pancasila?
3. Kapan Terbentuknya Pancasila?
4. Apa yang dimaksud dengan
Dasar Negara
5. Bagaimana Pancasila Sebagai
Dasar Negara ?
C.Tujuan
penulis
1.
Agar kita bisa mengetahui perkembangan
Negara kita
2.
Untuk memperluas ilmu pengetahuan
3.
Supanya kita tau aturan-aturan yang
berlaku di Negara ini
BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian Negara
Dalam KBBI dituliskan bahwa negara
dapat berarti sebuah organisasi dan dapat pula berarti kelompok sosial yang
terorganisir.pengertian negara dalam KBBI dijelskan bahwa sebuahorganisasi yang
memiliki kekuasaan tertinggi yang saat dan ditaati oleh rakyatnya dan juga
sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah ataupun daerah tertentu yng
diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif.
Menurut Kraneburk bahwa pengertian negara adalah organisasi
yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri (organization
arising due the will of a group or his own people). Senada akan hal itu,
menurut George Wilhelm Fredrich Hegel, bahwa pengertian negara adalah suatu
organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual
dan kemerdekaan universal (a decency organization that appears as a
synthesis of individual freedom and universal freedom).
Menurut Soenarko, negara adalah suatu organisasi kekuasaan
masyarakat yang memiliki daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku
sepenuhnya sebagai sovereign. Kemudian dalam buku Dasar Dasar Ilmu
Politik Mirriam Budiardjo dikatakan bahwa pengertian negara adalah suatu daerah
teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil
menuntut dari warganya ketaatan pada perundang undangan melalui penguasaan
kontrol dari kekuasaan yang sah.
·
Pengertian Pancasila Sebagai
Ideologi Negara
adalah nilai-nilai yang terkandung di
dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara.
Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi
atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia
ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai
kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi
nilai keadilan.
Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita
bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang
konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan
belaka. Dalam ketetapan MPR No.18 dinyatakan bahwa pancasila perlu diamalkan
dalam bentuk pelaksanaan yang konsistem dalam kehidupan bernegara.
Makna
Pancasila Sebagai Dasar Negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila
adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa
Indonesia. istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang
BPUPKI I . Pancasila kemudian menjadi
sebuah landasan berdirinya negara Indonesia.
B.Tujuan Pembentukan negara
1.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5.Mencerdaskan kehidupan bangsa Untuk
selamatkan nyawa manusia Poltik luar negeri bebas
dan aktif. Ikut menjaga ketertiban dunia .Dalam
perdamaian banyak inisiatif.
C.Unsur-Unsur
Negara
Ada empat unsur
yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu negara.Keempat unsur tersebut seagai
berikut:
a. Keinginan
untuk mencapai kesatuan nasional.Di dalamnya termuat keseragaman
sosial,ekonomi,politik,agama,kebudayaan,komunikasi dan solidaritas
b. keinginan
untuk mencapai kemerdekaan nasional bebas dari dominasi dan campur tangan
bangsa asing
c. keinginan akan
kemandirian keunggulan individualitas keaslian ato kekhasan
d. keinginan untuk
menonjol di antara bangsa-bangsa dalam mengajar kehormatan pengaruh dan
prestise
D.Teori Terbentuknya Negara Secara
Teoritis
Apa yang dimaksud dengan teoritis? Terbentuknya
negara secara teoritis adalah anggapan para ahli pada wilayah hukum dan tata
negara tentang terbentuknya negara. Bukan murni berdasarkan keadaan faktual
yang terjadi di lapangan akan tetapi hasil pemikiran tentang bagaimana asal
mula terbentuknya negara.
Terdapat tiga teori terjadinya negara yaitu teori hukum
alam, teori ketuhanan dan teori perjanjian. Berikut penjelasannya:
- Teori hukum alam adalah teori
awal tentang terbentuknya suatu negara. Teori ini menurut sejarah ada pada
zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah
hal yang natural atau alami. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum
alam, begitupun dengan negara. Teori pembentukan negara ini juga didasari
atas kecenderungan manusia untuk selalu bersosial, berkumul dan saling
berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya.
- Teori kedua terbentuknya negara
adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama
agama besar telah tersebar ke dunia ini contohnya Islam dan Kristen. Teori
ini sesuai namanya tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan. Dan
berdasarkan itulah, teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan
bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Berdasar terhadap
kepercayaan bahwa segala sesuatu berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai
kehendaknya. Paham dan teori ini diajukan oleh beberapa ahli seperti
Freidericch Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan Agustinus. Paham ini, sesuai
dengan ketentuannya, Tuhan yang menciptakan negara sehingga negara
dianggap penjelmaan kekuasaan Tuhan. Hal ini mengakibatkan paham bahwa
raja atau penguasa adalah pilihan Tuhan untuk memerintah sehingga raja
memiliki kekuasaan mutlak pada suatu negara atau kerajaan, contohnya saja
Inggris Raya pada zaman kerajaan.
- Teori ketiga terbentuknya
negara adalah teori perjanjian. Teori perjanjian ada atas reaksi terhadap
kedua teori sebelumnya. Atas dasar apa? Atas dasar kedua teori yang ada
sebelumnya tidak mampu menjelaskan asal dan bagaimana terbentuknya negara.
Selain itu, teori ini merupakan bentuk perlawanan atas kekuasaan raja
ataupun penguasa yang menganggap memiliki kekuasaan mutlak akibat
kepercayaan sebagai titisan Tuhan. Teori perjanjian ini ada dimasa abad
pencerahan dan dipelopori oleh ahli ahli seperti Thomas Hobbes, John
Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Berdasarkan teori perjanjian,
negara ada semata mata akibat perjanjian antarmanusia. Menurut teori ini,
negara merupakan wujud perjanjian masyarakat sebelum bernegara dan
kemudian menjadi masyarakat bernegara. Hal ini senada dengan pengertian
negara oleh Jean Bodin bahwa negara adalah bentuk persekutuan keluarga
dengan segala kepentingannya.
Ditambahkan oleh Jellinek bahwa terdapat dua tahap
terbentuknya negara yaitu primer dan sekunder. Tahap primer terbentuknya negara
adalah tentang bagaimana negara tumbuh mulai dari persekutuan atau kelompok
masyarakat yang sederhana hingga menjadi negara yang modern. Menurutnya
terdapat 4 tahapan primer terbentuknya negara yaitu:
- Persekutuan Masyarakat /
Kelompok sosial
- Kerajaan
- Negara
- Negara demokrasi
·
.Terjadinya Negara di Zaman
Modern
Menurut hal ini, negara tidak terbentuk akibat teori teori
diatas, melainkan dengan cara cara atau proses proses terbentuknya negara yang
ada dibawah ini:
- Penaklukan atau occupatie
- Peleburan atau fusi
- Pemecahan
- Pemisahan diri
- Perjuangan atau revolusi
- Penyerahan/Pemberian dan
- Pendudukan atas wilayah yang
belum memiliki pemerintahan atau explore tapi memiliki penduduk.
Penaklukan merupakan terbentuknya negara pada daerah atau
wilayah kosong yang dikuasai. Hal ini terjadi pada Liberia yang diambil ali
oleh para bekas budak negro orang Amerika yang selanjutnya Liberia dimerdekakan
pada tahun 1847.
Peleburan adalah penggabungan dua negara atau lebih menjadi
suatu negara baru yang berdaulat contohnya saja, di Eropa yaitu Jerman Barat
dan Jerman Timur yang kemudian bergabung menjadi satu negara yaitu Jerman.
Pemecahan adalah terbentuknya suatu negara negara baru
akibat negara lama pecah sehingga negara yang lama hilang atau tidak ada lagi.
Masih ingat Yugoslavia, sekarang Yugoslavia terpecah menjadi Negara Bosnia,
Montenegro, dan Serbia. Masing ingat Negara adidaya Uni Soviet yang kemudian
pecah menjadi banyak negara baru salah satunya Rusia. Contoh lain akhir akhir
ini yaitu Cekoslovakia yang akhirnya pecah menjadi Ceko dan Slovakia.
Pemisahan diri atau separation merupakan terbentuknya suatu
negara akibat suatu bagian wilayah ingin memisahkan diri dari suatu
pemerintahan sehingga membentuk negara baru, akan tetapi hal ini berbeda dengan
pemecahan. Dalam pemisahan diri, negara yang lama tetap ada. Contohnya negara
India, yang dulunya merupakan daerah yang cukup besar kemudian terjadi
pemisahan beberapa wilayah menjadi India, Pakistan dan Bangladesh.
Perjuangan atau Revolution adalah suatu wilayah yang belum
memiliki negara akan tetapi berpenduduk dan kemudian di jajah dan selanjutnya
mengadakan perlawanan atau revolusi sehingga membentuk negara baru. Contohnya
negara kita Indonesia. Indonesia pada awalnya tidak ada, akan tetapi Belanda
dan penjajah lain masuk dan menghancurkan kerajaan kerajaan yang ada dan
kemudian menjajah kita. Terbentuklah dasar penyatuan kepulauan Indonesia,
kemudian hadir Jepang yang menjajah lagi. Pada akhirnya para pejuang dan kaum
revolusioner membentuk Negara Indonesia yang berdaulat sebagai NKRI.
Penyerahan atau pemberian kemerdekaan banyak terjadi pada
negara negara bekas jajahan suatu kolonial seperti Inggris dan Prancis.
Contohnya Kongo yang dimerdekakan oleh Prancis.
Pendudukan wilayah adalah terbentuknya suatu negara akibat
terjadinya eksplorasi ke suatu wilayah yang berpenghuni akan tetapi tidak
memiliki pemerintahan, contohnya Australia yang dihuni oleh suku Aborigin yang
kemudian bangsa Inggris masuk dan membentuk koloni koloni menjadikannya negara
Australia.
·
Pendekatan faktual (primer), berdasarkan kenyataan yang
sungguh-sungguh terjadi (sudah menjadi pengalaman sejarah).
- Occupatie: pendudukan suatu
wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa
yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Contoh: Liberia yang
diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.
- Separatie: Suatu wilayah yang
semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri
dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia pada tahun
1839 melepaskan diri dari Belanda.
- Fusi: beberapa negara melebur
menjadi satu negara baru. Contoh: pembentukan Kerajaan Jerman pada tahun
1871.
- Inovatie: Suatu negara pecah
dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu timbul
negara(-negara) baru. Contoh: pada tahun 1832 Colombia pecah menjadi
negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Colombia Baru (ingat pula
negara-negara baru pecahan dari Uni Sovyet!).
- Cessie: penyerahan suatu daerah
kepada negara lain. Contoh: Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada
Prusia (Jerman).
- Accessie: bertambahnya tanah
dari lumpur yang mengeras di kuala sungai (atau daratan yang timbul dari
dasar laut) dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu
ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara.
- Anexatie: penaklukan suatu wilayah
yang memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu setelah 30 tahun
tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat.
- Proklamasi: pernyataan
kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah
yang dijajah bangsa/ negara asing. Contoh: Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945.
·
Pendekatan teoritis (sekunder),
yaitu dengan menyoal tentang
bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa mencari
bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut (karena sulit dan bahkan tak mungkin),
melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis.
·
Teori Kenyataan
Timbulnya suatu negara merupakan
soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat,
pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saat itu pula negara itu
menjadi suatu kenyataan.
·
Teori Ketuhanan
Timbulnya negara itu adalah atas
kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich
Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa negara tumbuh secara
berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga, menjadi bangsa
dan kemudian menjadi negara. “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya
kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh
disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan,” katanya.
Demikian pada umumnya negara mengakui bahwa selain merupakan
hasil perjuangan atau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau
kehendak Tuhan. Ciri negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada
UUD berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa: “Berkat rahmat Tuhan
…” atau “By the grace of God”. Doktrin tentang raja yang bertahta atas
kehendak Tuhan (divine right of king) bertahan hingga abad XVII.
·
Teori Perjanjian Masyarakat
Teori ini disusun berdasarkan
anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan
berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang
mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun. Tanpa
peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas,
sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: Homo homini lupus dan Bellum
omnium contra omnes. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan.
Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest itulah yang
menyadarkan manusia akan kebutuhannya: negara yang diperintah oleh seorang raja
yang dapat menghapus rasa takut.
Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan
suatu kehidupan yang tertib dan tenteram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (contract
social). Perjanjian antarkelompok manusia yang melahirkan negara dan
perjanjian itu sendiri disebut pactum unionis. Bersamaan dengan itu
terjadi pula perjanjian yang disebut pactum subiectionis, yaitu
perjanjian antarkelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam pactum
unionis. Isi pactum subiectionis adalah pernyataan penyerahan
hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.
Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius
(1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes
(1588-1679), J.J. Rousseau (1712-1778).
Ketika menyusun teorinya itu, Thomas Hobbes berpihak kepada
Raja Charles I yang sedang berseteru dengan Parlemen. Teorinya itu kemudian
digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Maka ia hanya mengakui pactum
subiectionis, yaitu pactum yang menyatakan penyerahan seluruh haknya
kepada penguasa dan hak yang sudah diserahkan itu tak dapat diminta kembali.
Sehubungan dengan itulah Thomas Hobbes menegaskan idealnya bahwa negara
seharusnya berbentuk kerajaan mutlak/ absolut.
John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya Two
Treaties on Civil Government bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum
borjuis (golongan menengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri
dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam pactum subiectionis
tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak
tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan
itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak
milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke,
negara sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki
konstitusional.
J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contract Social berpendapat bahwa
setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat
dalam bentuk hak warga negara (civil rights). Ia juga menyatakan bahwa
negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan
persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat
(volonte general). Maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan
persamaan, penguasa itu dapat diganti.
Mengenai kebenaran tentang terbentuknya negara oleh
Perjanjian Masyarakat itu, para penyusun teorinya sendiri berbeda pendapat. Grotius
menganggap bahwa Perjanjian Masyarakat adalah kenyataan sejarah, sedangkan
Hobbes, Locke, Kant, dan Rousseau menganggapnya sekadar khayalan logis.
·
Teori Kekuasaan
Teori Kekuasaan menyatakan bahwa
negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama
mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan
kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh Kallikles dan Voltaire:
“Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”.
Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan.
Menurutnya, sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis
purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat
produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah
masyarakat menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik
alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman
dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan
organisasi paksa yang disebut negara, untuk mempertahankan pola produksi yang
telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan
pemilikan atas alat-alat produksi tersebut.
H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah
laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan
kepada negara.
Leon Duguit menyatakan bahwa seseorang dapat memaksakan kehendaknya
terhadap orang lain karena ia memiliki kelebihan atau keistimewaan dalam bentuk
lahiriah (fisik), kecerdasan, ekonomi dan agama.
·
Teori Hukum Alam
Para penganut teori hukum alam
menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah,
berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan
hukum yang berlaku menurut kehendak alam.
Penganut Teori Hukum Alam antara lain:
Masa Purba: Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)
- Masa Abad Pertengahan:
Augustinus (354-430) dan Thomas Aquino (1226-1234)
- Masa Renaissance: para
penganut teori Perjanjian Masyarakat
Menurut Plato, asal mula terjadinya negara adalah
karena:
- adanya keinginan dan kebutuhan
manusia yang beraneka ragam sehingga menyebabkan mereka harus bekerja
sama untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- manusia tidak dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain dan harus
menghasilkan segala sesuatu yang bisa melebihi kebutuhannya sendiri untuk
dipertukarkan;
- mereka saling menukarkan hasil
karya satu sama lain dan kemudian bergabung dengan sesamanya membentuk
desa;
- hubungan kerja sama antardesa
lambat laun menimbulkan masyarakat (negara kota).
Aristoteles meneruskan pandangan Plato tentang asal mula terjadinya
negara. Menurutnya, berdasarkan kodratnya manusia harus berhubungan dengan
manusia lain dalam mempertahankan keberadaannya dan memenuhi kebutuhan
hidupnya. Hubungan itu pada awalnya terjadi di dalam keluarga, kemudian
berkembang menjadi suatu kelompok yang agak besar. Kelompok-kelompok yang
terbentuk dari keluarga-keluarga itu kemudian bergabung dan membentuk desa. Dan
kerja sama antardesa melahirkan negara kecil (negara kota).
Augustinus dan Thomas Aquino mendasarkan
teori mereka pada ajaran agama. Augustinus menganggap bahwa negara (kerajaan)
yang ada di dunia ini adalah ciptaan iblis (Civitate Diaboli), sedangkan
Kerajaan Tuhan (Civitate Dei) berada di alam akhirat. Gereja dianggap
sebagai bayangan Civitate Dei yang akan mengarahkan hukum buatan manusia kepada
azas-azas Kristen yang abadi. Sedangkan Thomas Aquino berpendapat bahwa negara
merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan sosial manusia. Negara
adalah lembaga yang bertujuan menjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat,
penyelenggara kepentingan umum, dan penjelmaan yang tidak sempurna dari
kehendak masyarakatnya.
·
Teori Hukum Murni
Menurut Hans Kelsen, negara
adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat
dan tunduk. Kehendak negara adalah kehendak hukum. Negara identik dengan hukum.
Paul Laband (1838-1918) dari Jerman memelopori aliran yang meneliti
negara semata-mata dari segi hukum. Pemikirannya diteruskan oleh Hans Kelsen
(Austria) yang mendirikan Mazhab Wina. Hans Kelsen mengemukakan pandangan
yuridis yang sangat ekstrim: menyamakan negara dengan tata hukum nasional (national
legal order) dan berpendapat bahwa problema negara harus diselesaikan
dengan cara normatif. Ia mengabaikan faktor sosiologis karena hal itu hanya
akan mengaburkan analisis yuridis. Hans Kelsen dikenal sebagai pejuang teori
hukum murni (reine rechtslehre), yaitu teori mengenai mengenai
pembentukan dan perkembangan hukum secara formal, terlepas dari isi material
dan ideal norma-norma hukum yang bersangkutan. Menurut dia, negara adalah suatu
badan hukum (rechtspersoon, juristic person), seperti halnya NV, CV, PT.
Dalam definisi Hans Kelsen, badan hukum adalah “sekelompok orang yang oleh
hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai suatu person yang
memiliki hak dan kewajiban.” (General Theory of Law and State, 1961).
Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dengan badan-badan hukum lain
adalah bahwa negara merupakan badan badan hukum tertinggi yang bersifat mengatur
dan menertibkan.
·
Teori Modern
Teori modern menitikberatkan fakta
dan sudut pandangan tertentu untuk memeroleh kesimpulan tentang asal mula,
hakikat dan bentuk negara. Para tokoh Teori Modern adalah Prof.Mr. R.
Kranenburg dan Prof.Dr. J.H.A. Logemann.
Kranenburg mengatakan bahwa pada hakikatnya
negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang
disebut bangsa. Sebaliknya, Logemann mengatakan bahwa negara adalah
suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian
disebut bangsa. Perbedaan pandangan mereka sesungguhnya terletak pada
pengertian istilah bangsa. Kranenburg menitikberatkan pengertian bangsa secara
etnologis, sedangkan Logemann lebih menekankan pengertian rakyat suatu negara
dan memperhatikan hubungan antarorganisasi kekuasaan dengan kelompok manusia di
dalamnya.
Menurut Georg Jellinek pun, terjadinya negara dapat
dilihat secara primer dan sekunder dengan pembahasan yang agak berbeda sebagai
berikut:
a) Terjadinya negara secara primer melalui empat
tahap:
Persekutuan masyarakat (genootschap)
Tahap ini merupakan suatu masa ketika masyarakat hidup dalam
suatu kelompok dengan kedudukan yang sama. Mereka bergabung dalam kelompok
untuk kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan. Untuk mengurus
kepentingan mereka, dipilihlah seorang yang terkemuka di antara mereka (primus
inter pares) yang diberi wewenang memimpin menurut adat istiadat.
Ø Kerajaan
(rijk)
Primus inter pares dari suatu persekutuan lambat laun
menguasai pula kelompok-kelompok lain sebagai akibat dari kemenangannya dalam
pertentangan antarkelompok. Berkat kekuasaannya itu ia menjadi raja.
Ø Negara
(staat)
Pada masa kerajaan, sudah ada pemerintah
pusat, tetapi belum mampu mengurus dan mengendalikan pemerintah daerah-daerah
taklukannya. Karena itu raja kemudian bertindak sewenang-wenang untuk
menyebarkan kewibawaannya di seluruh daerah yang dikuasainya dan menyatukan
semuanya dalam suatu pemerintahan absolut. Kesatuan kewibawaan itu melahirkan
negara.
Ø Negara
demokrasi (democratische natie)
Negara demokrasi lahir sebagai
reaksi terhadap kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Pada masa ini, rakyat yang
menyadari kedaulatannya bertindak merebut kekuasaan pemerintahan dari raja.
Untuk mencegah kembalinya kekuasaan absolut, rakyat membentuk undang-undang
yang menjamin hak-hak rakyat dan membatasi kekuasaan raja.
Ø Diktatur
(dictatuur)
Diktatur adalah pemerintahan yang
dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak.
Istilah Kranenburg untuk diktatur adalah autokrasi, sedangkan Otto
Koelreuter menyebutnya autoritaire fuhrerstaat.
Ada dua kelompok pendapat yang berlainan tentang diktatur.
Kelompok pertama berpendapat bahwa diktatur merupakan perkembangan lebih lanjut
dari negara demokrasi, sedangkan kelompok lainnya menganggap diktatur sebagai
variasi atau penyelewengan dari negara demokrasi.
Ø Diktatur dapat dibedakan menjadi empat macam,
yaitu:
- diktatur legal (legale
dictatuur), yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh seseorang dalam
suatu masa tertentu untuk mengatasi keadaan bahaya yang mengancam negara;
- diktatur nyata (feitelijk
dictatuur) atau diktatur ilegal yang terjadi dalam keadaan negara masih
berstatus negara demokrasi;
- diktatur partai (party
dictatuur), yaitu diktatur yang didukung oleh satu partai politik saja
(misalnya: Partai Fascis di Italia pada masa Mussolini dan Partai Nazi di
Jerman pada masa Hitler);
- diktatur proletar (proletare
dictatuur), yaitu diktatur yang didukung oleh kaum proletar (buruh dan
petani kecil). Dalam diktatur proletariat ini kekuasaan negara dipegang
oleh sekelompok pemimpin Partai Komunis yang menganggap dirinya sebagai
wakil dari golongan proletar.
b) Terjadinya negara secara
sekunder:
Terjadinya negara secara primer
membicarakan bagaimana kelompok atau persekutuan masyarakat yang sederhana
berkembang menjadi suatu negara. Sedangkan terjadinya negara secara sekunder
membicarakan bagaimana terbentuknya negara baru yang dihubungkan dengan pengakuan
dari negara lain.
Pengakuan dari negara lain dibedakan
menjadi dua macam, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure.
Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa di suatu
wilayah telah berdiri suatu negara. Pengakuan ini bersifat sementara karena
masih perlu dilakukan penelitian mengenai prosedur terjadinya negara tersebut
berdasarkan hukum yang berlaku. Pengakuan de facto dapat meningkat
menjadi pengakuan de jure (menurut hukum) setelah persyaratan hukum
berdirinya suatu negara baru dipenuhi. Pengakuan de jure yang bersifat
tetap dan seluas-luasnya biasa diberikan kepada negara baru setelah
pemerintahannya relatif stabil.
E.Bentuk
Negara
a. Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara
Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur
seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang
kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah
pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam
negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan
menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu
pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek
pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan
tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan
menjadi dua macam sistem, yaitu:
- Sentralisasi,
dan
- Desentralisasi.
Dalam negara
kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah
pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan
peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat
peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
·
Keuntungan
sistem sentralisasi:
- adanya
keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
- adanya
kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang
membuatnya;
- penghasilan
daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
·
Kerugian
sistem sentralisasi:
- bertumpuknya
pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya
pemerintahan;
- peraturan/
kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
- daerah-daerah
lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan
sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari
rakyat;
- rakyat
di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung
jawab tentang daerahnya;
- keputusan-keputusan
pemerintah pusat sering terlambat.
Dalam negara
kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah
tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi
rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat
tetap memegang kekuasaan tertinggi.
·
Keuntungan
sistem desentralisasi:
- pembangunan
daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
- peraturan
dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
sendiri;
- tidak
bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat
berjalan lancar;
- partisipasi
dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
- penghematan
biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
Sedangkan kerugian sistem
desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan
pembangunan.
b. Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara
bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak
berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri,
kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat
dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara
federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan
tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke
luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah
federal.
·
Ciri-ciri
negara serikat/ federal:
- tiap
negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet)
demi kepentingan negara bagian;
- tiap
negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
- hubungan
antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara
bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan
secara langsung kepada pemerintah federal.
Dalam praktik kenegaraan, jarang
dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara
bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian
ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal
ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).
·
Pada umumnya
kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal
meliputi:
- hal-hal
yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional,
misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
- hal-hal
yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional,
perang dan damai;
- hal-hal
tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok
hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah
pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
- hal-hal
tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal,
misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
- hal-hal
tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos,
telekomunikasi, statistik.
Menurut C.F. Strong, yang
membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:
- cara
pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara
bagian;
- badan
yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara
pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.
Berdasarkan kedua hal tersebut,
lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:
- negara
serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah
federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah
negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika
Serikat, Australia, RIS (1949);
- negara
serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah
negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal.
Contoh: Kanada dan India;
- negara
serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam
menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah
negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
- negara
serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam
menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah
negara bagian. Contoh: Swiss.
Persamaan antara negara serikat dan
negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang
kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri
(otonomi).
Sedangkan
perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu.
Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada
daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat
F.Hubungan Agama dan Negara Ideologi
Hubungan agama dan negara telah
menjadi suatu perdebatan yang cukup hangat dalam wacana sejarah dan kancah
perpolitikan peradaban manusia. Polemic memperlihatkan adanya suatu perbedaan
pendapat tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan
ketegangan-ketegangan politik ideologi. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan
beberapa hal. Pertama, hubungan negara dan agama telah menjadi
perdebatan panjang untuk menentukan batasanbatasan dalam hal apa negara dapat
ikut campur dalam urusan agama. Hubungan agama dan negara ini memperlihatkan
tingkat otonomi dan pengakuan agama sebagai hak azasi individual yang urusannya
diserahkan pada lembaga lembaga agama yang bebas dan otonom. Hubungan ini
memperlihatkan tingkat otoritas individu dan kelompokkelompok dalam masyarakat
untuk mengatur sendiri peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal
ini sangat penting dikaji dalamkonteks Indonesia yang memiliki dasar-dasar
berpikir berbeda dalam melihat peran dan fungsi negara dalam kehidupan publik. Kedua,
perdebatan mengenai hubungan negara dan agama menjadi
penting
karena persoalan ini merupakan gejala masyarakat yang berakar dari permasalahan
lahirnya gerakan sekularisasi dalam sejarah pemikiran Barat. Dalam konteks
keindonesiaan perdebatan ini juga mendapat perhatian yang serius, terutama di
awal pembentukan negara bangsa (nation state) Indonesia oleh para
pendiri bangsa (founding father). Ketiga, masalah kontekstualisasi
tipe negara merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan negara dan agama di
Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan komposisi masyarakat
paling
mejemuk di dunia. Selain itu, tingkat sentiment primordial dalam masyarakat
Indonesia juga sangat tinggi, apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan persoalan
pluralitas agama. Keberagamaan hidup dalam beragama Juga menjadi permasalahan
penting dalam kehidupan bernegara.Meskipun agama Islam merupakan agama
mayoritas, namun dalam kehidupan bernegara format hubungan negara dan agama
oleh pendiri negara dirumuskan dalam tipe negara yang berlandaskan pada
Pancasila
G.Hubungan
Agama dan Negara dan Pancasila Dalam Islam
Relasi agama dan negara, khusus
negara Islam di Indonesia, menurut Cak Nur tidak dikenal dalam sejarah.
Buktinya Nabi, baru dimakamkan tiga hari setelah wafatnya, akibat keributan
umat soal suksesi. Pola suksesi4 tidak jelas, sehingga terjadilah permasalahan yang
sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu
kewajiban, bahkan tidak menjadi integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan
negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan kecenderungan
apologetic.5 Setidaknya, menurut Cak Nur, apologetis tersebut dapat ditinjau
dari dua segi: Pertama, kemunculannya adalah apologi terhadap
ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain
sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam
apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung
pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya “negara Islam”,
sebagaimana terdapat negara demokrasi,negara sosialis, negara komunis, dan lain
sebagainya.Ketidak jelasan pola suksesi dalam Islam juga dikemukakan oleh
Abdurahman Relasi agama dan negara, khusus negara Islam di Indonesia,menurut
Cak Nur tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya Nabi, baru dimakamkan tiga hari
setelah wafatnya, akibat keributan umat soal suksesi. Pola suksesi4 tidak
jelas, sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. Oleh karena
itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral
dari Islam. Mengenai
munculnya
gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan
kecenderungan apologetic.5 Setidaknya, menurut Cak Nur, apologetis tersebut
dapat ditinjau dari dua segi: Pertama,kemunculannya adalah apologi
terhadap ideologi-ideologi Barat
demokrasi,
sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa seperti ideologi-ideologi
tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang
melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang
mencita-citakan
terbentuknya
“negara Islam”, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara
komunis, dan lain sebagainya.Ketidak jelasan pola suksesi dalam Islam juga
dikemukakan oleh Abdurahman wahid. bahwa dalam soal suksesi, Islam tidak
konsisten, terkadang memakai istikhlaf, bai’at dan ahl al-
hall wa al- aqdi (system formatur).Padahal, dalam pandangan Abdurrahman
Wahid, soal suksesi adalah soal yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan.
Kalau memang Islam punya konsep, tentu tidak terjadi demikian. Tidak adanya
bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk baku
yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui ayat al-Qur`an maupun al-Hadits, membuat
perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan dan
tercegah lagi. Dengan demikian, maka kesepakatan akan bentuk negara tidak bisa lagi
dilandaskan pada dalil naqli, melainkan pada kebutuhan masyarakat pada
suatu waktu. Inilah yang menyebabkan mengapa hanya sedikit sekali Islam
berbicara tentang bentuk negara. Menurutnya, Islam memang sengaja tidak
mengatur konsep kenegaraan.Yang ada dalam Islam hanyalah komunitas agama (kuntum
khaira ummatin ukhrijat ilal-nâs). Jadi, yang ada khaira ummatin bukan
khaira dawlatin, khaira jumhûriyatin,apalagi khaira
mamlakatin.Kedua, pandangan legalisme sebagai kelanjutan fikihisme
yangbegitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan
sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman
yamg demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang
mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari’at maka haruslah dimulai dari
negara
sebagai
elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Padahal, menurut
Cak Nur, fikih itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman
sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola
kehidupan
modern dari
segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam
saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Cak
Nur, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang
meliputi semua
orang, untuk
mengatur kehidupan bersama.6 Dalam konteks ini,nampaknya Cak Nur sangat
berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan
struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme
negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid, yang
merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang hanif, inklusif,
demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.Jadi konsep negara Islam
adalah suatu distorsi hubungan
proporsional
antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek kehidupan duniawi yang
dimensinya rasional dan kolektif.Sedangkan agama merupakan segi lain yang
dimensinya spiritual danindividual. Antara agama dan negara memang tidak bisa
dipisahkan,
namun antara
keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya.Dari
sinilah Nurcholis Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan
merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan
ideologidunia.Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi
negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensi-esensinya,
bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis.Pembentukan negara adalah suatu
kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan
dari Islam dalam
bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat
memberikan beberapa pirnsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud,
yaitu;
1.pemerintahan
yang adil dan demokratis (musyawarah),
2.organisasi
pemerintah yang dinamis,
3.kedaulatan.
Integrasi keislaman dan ke-indonesiaan
semakin konkrit,
ketika
Nurcholis Madjid menjelaskan hubungan Islam dan ideologi Pancasila.Ia
berpendapat bahwa kaum muslim Indonesia menerima.Pancasila dan UUD 1945 dengan
pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menurutnya, sama kedudukan dan fungsi
dokumen politik pertama dalam sejarah
Islam, yaitu Piagam Madinah, dan umat pada masa Rasulullah menerima konstitusi
Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat
politik bersama. Berdasarkan pemikiran tersebut, tampak Nurcholis Madjid tidak merasa
risau ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan UU.
keormasan (UU No. 8/1985) antara lain, menetapkan keharusan pelabelan
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan. Ia hanya
memfilterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan UU
tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme
formal agama menjadi kurang. Dengan persoalan itu, Nurcholis Madjid memunculkan
idenya tahun 1970-an yang cukup popular, yaitu “Islam
Yes, partai Islam No Organisasi semacam Muhamadiyah, al-Irsyad, dan
Persis, dinilainya sudah berhenti sebagai pembaru-pembaru.Mereka telah menjadi
beku sendiri, karena mereka tidak sanggup menangkap semangat dari ide-ide
pembaruan sendiri.
Akibatnya ialah, timbul keadaan stagnant yang menyeluruh,
menimpa umat hingga sekarang ini. Dalam konteks inilah Cak Nur melihat
pentingnya kehadiran gerakan pembaruan Islam. Dan menurut Cak Nur pembaruan
harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat kaitannya, yaitu melepaskan
diri dari nilainilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke
masa depan. Lantas ia mengajukan ide-ide seperti “sekularisasi.
liberalisasi, rasionalisasi dan modernisasi.Konsep-konsep
yangdigelindingkan tersebut, telah menimbulkan kontroversi, sehingga sempat
memancing kehebohan di kalangan internal umat.Meski banyak yang tidak sepakat,
namun Cak Nur tetap konsisten mempertahankan berbagai gagasan pembaruannya.
Untuk itu, acapkali Cak Nur harus menjelaskan konsep-konsep yang dipakainya,
dengan tujuan, agar umat mengerti dan memahami apa-apa yang dimaksudkannya.
Tentang “liberalisasi”, maksudnya adalah sebagai proses pembebasan ajaran-ajaran
dan pandangan Islam dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang
beroritentasi kemasa depan.
Menurut Cak Nur, dari sudut pandang Islam,pernyataan
bahwa Indonesia bukan negara sekuler (bukan negara yang menganut sekularisme
yang memisahkan agama dan negara) dan bukan pula negara teokrasi (negara yang
kekuasaan politiknya.
dipegang oleh pendeta atau kaum rohaniawan), dapat
dibenarkan,karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Indonesia
adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila juga menjadi “muara” bagi
seluruh agama-agama yang ada di Indonesia Umat
Islam Indonesia
dapat menerima Pancasila itu setidak-tidaknya ditentukan oleh dua pertimbangan.
Pertama, nilai-nilainya dibenarkan atau sejalan dengan ajaran Islam; dan kedua,
ia berfungsi sebagai titik kesepakatan antara berbagai golongan untuk
mewujudkan kehidupan sosial politik bersama.Kedudukan serta fungsi Pancasila
dan UUD 1945 itu bagi umat Islam Indonesia dapat dipandang sama dengan
kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal
dengan nama Piagam Madinah pada masa awal kehidupan Islam di bawah pimpinan
Muhammad saw. di Madinah.32 Bagi umat Islam
Indonesia sendiri.Karena Pancasila sebagai salah satu instrumen penting dari “Islam
Peradaban”, maka Pancasila adalah sebuah ideologi yang
berwatak dinamis, tidak statis, karena itu bersifat terbuka. Sifat dan watak
inilah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, yang tentunya faham kearifan
para politikus Islam sangat berperan, sebagai landasan
filosofis bersama, common philosophical ground, sebuah
masyarakat plural yang modern.
BAB III
PENUTUP
Simpulan:
Pancasila
sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum
Indonesia.Pancasila merupakan asas kerokhanian dalam pembukaan UUD 1945 dijelma
dalam 4 pokok pikiran meliputi :
-
Suasana
kebatinan dari UUD 1945
-
Mewujudkan
cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak
tertulis).
-
Mengandung
norma yang mengharuskan UUD yang mewajibkan pemerintah dll, penyelenggara
negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, bunyinya sebagai
berikut :
“ Negara berdasarkan atas ketuhanan
yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.
-
Merupakan
sumber semangat dengan perkembangan
zaman dan dinamika masyarakat dengan semangat yang bersumber pada asas
kerokhanian negara, sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat
dan negara akan tetap diliputi dan di arahkan atas kerohanian negara.
DAFTAR PUSTAKA
· Syahar, H.Syaidus, 1975, Pancasila Sebagai Paham Kemasyarakatan Dan
Kenegaraan Indonesia, Alumni, Bandung.
· Kaelan, 2003, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
0 komentar:
Posting Komentar